Begini Peta Modal Asuransi, Reasuransi, dan Dana Pensiun RI Versi OJK

 

Begini Peta Modal Asuransi, Reasuransi, dan Dana Pensiun RI Versi OJK

Jakarta — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja membuka data terbaru soal kesehatan permodalan industri asuransi, reasuransi, penjaminan, dan dana pensiun di Indonesia. Kabar baiknya, sebagian besar pelaku industri sudah mengantongi modal sesuai ketentuan. Namun beberapa perusahaan masih perlu perhatian ekstra karena masuk daftar pengawasan khusus.

Sebagian Besar Sudah Penuhi Syarat Modal Minimum

Dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK, Selasa (7/7/2026), Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengungkapkan hasil pemantauan ekuitas tahap pertama tahun 2026. Berdasarkan pemantauan tersebut, sebanyak 118 dari total 145 perusahaan asuransi dan reasuransi — atau setara 81,3 persen — telah memenuhi ketentuan jumlah ekuitas minimum yang ditetapkan untuk tahun 2026. Sementara di segmen perusahaan penjaminan, 19 dari 24 perusahaan atau sekitar 79 persen juga sudah memenuhi syarat serupa.

Artinya, mayoritas pemain di industri ini sudah berada di jalur yang benar dalam memenuhi kewajiban permodalan sesuai jadwal yang ditetapkan regulator.

Ada yang Masuk "Radar" Pengawasan Ketat

Di balik capaian positif tersebut, OJK juga mengungkap sisi lain yang perlu diwaspadai. Regulator mencatat ada 8 perusahaan asuransi dan reasuransi, serta 8 lembaga dana pensiun, yang saat ini berstatus dalam pengawasan khusus. Selain itu, OJK tengah mendalami 15 entitas yang diduga menjalankan praktik pialang asuransi dan reasuransi tanpa izin resmi. Sebagai tindak lanjut, OJK juga telah mencabut 3 surat tanda terdaftar (STTD) agen asuransi yang diketahui beroperasi tanpa izin usaha yang sah.

Langkah ini menunjukkan bahwa selain mendorong penguatan modal, OJK juga aktif menertibkan praktik-praktik yang berpotensi merugikan konsumen maupun mencoreng industri secara keseluruhan.

Aturan Modal Berjenjang Sampai 2028

Kewajiban penguatan modal ini sebenarnya bukan hal baru. Mengacu pada POJK Nomor 23 Tahun 2023, OJK telah merancang penyesuaian permodalan perusahaan asuransi secara bertahap dalam dua fase besar.

Tahap I — batas waktu 31 Desember 2026, seluruh perusahaan asuransi wajib memenuhi ekuitas minimum sebagai berikut:

• Asuransi konvensional: minimal Rp250 miliar
• Reasuransi konvensional: minimal Rp500 miliar
• Asuransi syariah: minimal Rp100 miliar
• Reasuransi syariah: minimal Rp200 miliar

Tahap II — batas waktu 31 Desember 2028, ketentuan modal akan naik lagi, kali ini dibedakan berdasarkan klasifikasi skala usaha perusahaan (KPPE):

KPPE 1 (skala usaha lebih kecil):

• Asuransi: minimal Rp500 miliar
• Reasuransi: minimal Rp1 triliun
• Asuransi syariah: minimal Rp200 miliar
• Reasuransi syariah: minimal Rp400 miliar

KPPE 2 (skala usaha lebih besar):

• Asuransi: minimal Rp1 triliun
• Reasuransi: minimal Rp2 triliun
• Asuransi syariah: minimal Rp500 miliar
• Reasuransi syariah: minimal Rp1 triliun

Bagaimana Perusahaan Bisa Mengejar Target Ini?

Untuk mengejar ketentuan modal berjenjang tersebut, perusahaan asuransi punya beberapa opsi strategi yang bisa ditempuh. Di antaranya adalah pertumbuhan modal secara organik lewat akumulasi laba bersih secara bertahap sembari menunda pembagian dividen ke pemegang saham, penambahan modal lewat private placement, atau menggelar rights issue untuk menjaring dana segar dari pasar modal.

Sinyal bagi Konsumen dan Pelaku Industri

Data ini penting tak hanya bagi pelaku industri, tapi juga bagi masyarakat sebagai nasabah asuransi maupun peserta dana pensiun. Semakin kuat permodalan sebuah perusahaan asuransi atau dapen, semakin besar pula kemampuannya menanggung risiko dan memenuhi klaim di masa depan. Sebaliknya, perusahaan yang masuk pengawasan khusus perlu dicermati lebih lanjut oleh nasabahnya masing-masing.

Dengan tenggat Tahap I yang tinggal beberapa bulan lagi di akhir 2026, seluruh mata kini tertuju pada langkah-langkah percepatan yang akan diambil perusahaan-perusahaan yang belum memenuhi ketentuan modal minimum.