Kunci Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Wamendagri Tegaskan Pengendalian Inflasi Jadi Prioritas Daerah

 

Kunci Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Wamendagri Tegaskan Pengendalian Inflasi Jadi Prioritas Daerah

Target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen ternyata tidak hanya bergantung pada kebijakan pusat, tapi juga sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah menjaga stabilitas harga. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan menjadi fondasi utama untuk mencapai target ambisius tersebut.

Inflasi Terkendali, Ekonomi Bergerak

Pernyataan ini disampaikan Bima saat memberikan sambutan dalam Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Bali-Nusa Tenggara Tahun 2026 yang berlangsung di Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali, Senin (27/7/2026).

Menurutnya, keberhasilan mengelola inflasi akan membawa efek berantai yang luas: mendorong konsumsi masyarakat, menstimulasi produksi, membuka lapangan pekerjaan, hingga akhirnya turut mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden.

Ia menambahkan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah secara konsisten mengawal isu ini melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang sudah berjalan sejak Oktober 2022, sebagai bagian dari strategi jangka panjang menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung roda perekonomian nasional.

Tantangan Khusus di Wilayah Kepulauan

Bima menyoroti bahwa setiap daerah punya tantangan pengendalian inflasi yang berbeda-beda. Khusus untuk wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT), karakteristik geografis kepulauan membuat konektivitas antarpulau dan tingginya biaya logistik menjadi hambatan utama dalam menjaga kelancaran distribusi pangan.

Ia menilai potensi ekonomi di kawasan ini sebenarnya besar, namun persoalan distribusi menjadi sama krusialnya dengan sisi produksi—dua tantangan yang harus ditangani secara bersamaan agar rantai pasok pangan tetap stabil.

Tiga Langkah Prioritas bagi Kepala Daerah

Untuk menjawab tantangan tersebut, Bima meminta seluruh kepala daerah memprioritaskan tiga langkah strategis berikut:

1. Memperkuat kerja sama antardaerah guna menjamin kelancaran distribusi dan pasokan pangan antarwilayah.
2. Memanfaatkan teknologi informasi untuk memantau harga dan kondisi pasar secara real time, sehingga potensi gejolak harga bisa dideteksi lebih cepat.
3. Memperkuat perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) melalui kebijakan tata ruang wilayah, agar lahan produktif tidak tergerus alih fungsi.

Butuh Sinergi Lintas Lembaga

Bima menegaskan bahwa pengendalian inflasi bukan tugas kepala daerah semata. Diperlukan sinergi lintas sektor yang melibatkan Bank Indonesia, Perum Bulog, dan Kementerian Perdagangan, mulai dari sisi kebijakan moneter, intervensi stok pangan, hingga penguatan tata kelola perdagangan. Kepemimpinan kepala daerah, menurutnya, tetap menjadi faktor penentu keberhasilan seluruh upaya ini.

Kesimpulan

Pesan yang disampaikan Wamendagri cukup jelas: target pertumbuhan ekonomi 8 persen bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan hasil kerja kolektif yang dimulai dari hal paling mendasar—menjaga harga tetap stabil di tingkat daerah. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, dan Kementerian Perdagangan, upaya pengendalian inflasi diharapkan mampu menjadi pondasi kokoh bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.